Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa

Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah digulirkan ditehun sebelumnya. Undang-undang Desa (UU Desa) ini lahir sebagai respons nyata dari pemerintah terhadap realita kesenjangan pembangunan yang terjadi selama ini antara daerah perkotaan & pedesaan. Hal yang tidak kita jumpai pada negara-negara maju karna mereka telah mampu […]

Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta

Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Pemerintah telah meresmikan program Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disebut Gerakan Desa. Lewat program ini diharapkan semua pembangunan dan pemberdayaan berbasis desa di Pemerintahan dapat terkoordinasi dan tersinkronisasi. Lewat Gerakan Desa ini, diharapkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 […]

Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah

Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya sangat Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah dan ini merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan Tim Kreator Pemerintah Daerah. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf […]

BIMTEK APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI BIROKRASI

Bimtek Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objektif dalam membina Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan merit […]

DIKLAT PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Diklat Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara […]

SEMINAR TENTANG HARMONISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Seminar tentang Harmonisasi Pemerintahan Kabupaten Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU Nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten maupun Kota. Tapi pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat […]

DIKLAT GOOD GOVERNANCE DENGAN PELAYANAN PUBLIC YANG PRIMA SESUAI SOP

Diklat Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima Sesuai SOP Berbagai sumber menyatakan Good Governance adalah konsep penyelenggaraan management pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara politic ataupun administrative menajalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework […]

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SERTA OPTIMALISASI WEWENANG DPRD

Diklat dan Bimtek Peningkatan Kapasitas serta Optimalisasi Wewenang DPRD Pemerintahan daerah di era otonomi daerah dihadapkn pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi, karena berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari salah satu unsur penting didalamnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga pemerintahn daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan […]

SOSIALISASI PERMENDAGRI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENYUSUNAN PROLEGDA

Sosialisasi Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Prolegda Pengertian produk hukum daerah adalah produk–produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya produk hukum dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu produk hukum yang bersifat pengaturan dan produk hukum yang bersifat penetapan. Sedangkan Prolegda atau program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerh […]