Bimtek Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran

Bimtek Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran

Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaianya.

Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulam juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD tidak diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, untuk tata cara pelaksanaan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD, diatur dalam pasal 326 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur serta pejabat yang terkait maka kami LEMBAGA KAJIAN NASIONAL (LKN) akan menyelenggarakan Bimtek/Diklat dengan materi “Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran” yang akan dilaksanakan pada:

Bulan Juni 2018
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
07 - 08 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
29 - 30 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni
Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember
Rp. 4.500.000,-
Fasilitas:
- BONUS 1 JUTA
(Untuk 5 Pendaftar Pertama)
- Menginap 3 malam Twin Shering;
- Seminar Kit & Tas Ekslusif;
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Suvenir & Sertifikat Pelatihan
- Antar Jemput Bandara
(Peserta Group Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2


Konfirmasi pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223
Konf : 0812 7173 5134
Pin BBM : (5ceb9d87)
Email : Naradiklat@gmail.com

Bimtek Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *