Bimtek Implementasi UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

Bimtek Implementasi UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia Menurut UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) bahwa Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Itulah beberapa pengertian mengenai Koperasi, yang sudah […]

Diklat tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

Diklat tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan Industri kerajinan tangan berbasis rumahan di era sekarang sudah menjadi solusi dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu juga menjadi penyaluran hobi masyarakat. Awal dari hobi dapat berkembang menjadi usaha kecil bahkan besar. Melalui keterampilan tangan, hasilnya akan menjadikn nilai tambah yang cukup menghasilkan uang. Sasaran yang […]

Bimtek Tentang Pelaksanaan Undang Undang Usaha Kecil Menengah

Bimtek Tentang Pelaksanaan Undang Undang Usaha Kecil Menengah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha […]

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Reses berarti perhentian sidang (parlemen) atau masa istirahat dari kegiatan bersidang. Reses juga dapat diartikan masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya. Reses juga merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban […]

Bimtek Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD

Bimtek Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Di dalam alokasi APBD adalah Hibah dan BantuanSosial, bantuan berupa Uang/Barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Berdasarkan UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan negera yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, investasi dan kekayaan yang dipisahkan, […]

Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD

Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD Alat Kelengkapan DPRD – Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan […]

Bimtek Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara

Bimtek Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara Konsepsi Pokok Pikiran DPRD yang terdapat di PP No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD. Dimana dalam Pasal 55 disebutkan: Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 bulan […]

Bimtek Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Bimtek Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pelaksanaan fungsi legislasi diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah. Peraturn Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD dan perencanaan pembangunan (RPJMD/PD dan Tata Ruang), rancangannya diprakarsai oleh Pemda untuk dibahas bersama DPRD. Perturan daerah (Perda) […]

Bimtek Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah

Bimtek Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif. Karena itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD […]

Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan APBD

Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan APBD Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, tugas komisi DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturn daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi. Atau dengan kata lain melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU […]