PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana […]

PERAN SERTA POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Satpol PP memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan PP No. 06 Tahun 2010 tentang satpol pp diketahui bahwa secara spesifik Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan sebagai berikut : Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan […]

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP

Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Eksistensi satuan polisi pamong praja (satpol pp) merupakan salah satu kekuatan terdepan yang diandalkn sebagai perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, satuan polisi pamong praja dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan tupoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan ini kami […]

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Bimtek Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Bahwa jabatan fungsional polisi pamong praja adalh jabatan […]

BIMTEK KETERTIBAN UMUM SATPOL PP

Bimtek Ketertiban Umum Satpol PP Seperti yang sudah di bahas dalam artikel sebelumnya tentang fungsi satpol pp. Salah satu fungsinya adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum lalu menegakkan peraturan daerah. Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik ditinjau […]

TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN ELEKTRONIK SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Bimtek dan Diklat Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT bagi Instansi Pemerintah Tentunya calon peserta bimtek perpajakan sudah mengetahui apa e-SPT itu? Bagaimana cara pengisian dan pelaporannya, namun kerap kali terjadi kesalahan karena sebagian orang belum mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan elektronik SPT itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi elektronik […]

BIMTEK PERPAJAKAN BERBASIS ELEKTRONIK BENDAHARA PEMERINTAH

Bimtek Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Tahun 2016 merupakan tahun penyetoran dan pelaporan berbasis elektronik. Seperti diwajibkannya penyetoran pajak secara elektronik (sistem pembayaran) terkait berlakunya MPN G2. Karena itu sangat penting bagi Bendahara Pemerintah untuk memahami sistem pembayaran jilid II yang diberlakukan DJP. Mengingat penyetoran manual akan segera ditutup. Tugas terakhir Bendahara Pemerinth setelah menyetor […]

BIMTEK PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah Perpajakan berasal dari kata pajak. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang–Undang (karena itu bisa dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Ini ada beberapa materi pajak yang akan diterbitkan untuk calon peserta bimtek pajak, contohnya untuk artikel ini adalah materi mengenai Bimtek Perpajakan Bendahara […]

BIMTEK OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus […]

DIKLAT PEDOMAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

Diklat Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN Berdasarkan Undang – Undang pajak penghasilan pasal 22 No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22  adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Umumnya PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangn barang yang dianggap […]