Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Secara umum Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Makna Pembangunan disini adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah

Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata

Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata Pemerintah sangat menyadari pentingnya pengembangan Ekonomi Kreatif. Hal itu terlihat ketika pemerintah menetapkan tahun 2009 lalu sebagai tahun ekonomi kreatif dan mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi kreatif.Pengembangan ekonomi kreatif sebelum di ubahnya Kementrian Pariwisata Menjadi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada secara Implisit dibawah kementrian perdagangan. Kementrian Perdagangan menindaklanjuti Inpres No. 6 Tahun 2009 tersebut dengan

Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah

Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan

Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab Dan Kota

Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab Dan Kota Rumah sakit dapat berbuat lebih bagi kesehatan masyarakat melalui kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan di tatanan rumah sakit telah mengalami perubahan tidak hanya bentuk memberikan informasi kesehatan kepada pasien tetapi juga bagaimana rumah sakit bertanggungjawab membuat kebijakan dan sistem pelayanan yang mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan baik bagi pasien dan keluarganya, staf, masyarakat sekitar dan lingkungan. Di era Jaminan

Bimtek Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota

Bimtek Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota Pelaksanaan desentralisasi sektor kesehatan telah berlangsung sejak awal tahun 2001. Setelah berlangsung selama 5 tahun, dirasa perlu untuk meninjau kembali pelaksanaan sistim informasi kesehatan tingkat kabupaten / kota yang berjalan kurang lancar yang terjadi pada saat informasi sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan dan advokasi. SIK Nasional dikembangkan dengan memadukan SIK daerah dan sistem informasi lain yang terkait, meliputi data dari

Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Dan Kota

Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Dan Kota Bimtek Kesehatan dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kemampuan para tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan. Dengan mengikuti bimtek Bidang kesehatan yang kami adakan para peserta diharapkan mampu memahami, mendalami dan mempraktekkan dalam tugas tugas sehari-hari guna pelayanan kesehatan kepeda masyarakat. Kami sebagai penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan pelatihan dibidang kesehatan, mengundang para pimpinan dinas kesehatan dan unit humas di lingkungan pemerintah daerah serta para

Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah

Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah Berlandaskan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang – Undang Nomor 25 Thn 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD

Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)

Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes) Telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 januari 2014. Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ,dan selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan pemerintah yaitu PP NO. 43 dan PP NO. 60 Tahun 2014 tentang desa dan 4 permendagri yaitu permendagri No. 111, 112, 113, 114 Tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Dan satu

Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No 06 Tahun 2014

Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No 06 Tahun 2014 Pengelolaan Desa sangat penting menginngat pasca diberlakukannya Undang – Undang (UU) Nomor 06 Tahun 2014 atau yang dikenal dengan UU Desa. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan baru. Desa yang sebelumnya menjadi objek pembangunan kini harus menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu pemerintah telah memberikan kewenangan dan kemudahan untuk mengakses anggaran atau dana desa yang cukup besar melalui peraturan-peraturan terkait hingga

Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. Pengelolaan BUMDes sudah diatur secara jelas dan detail dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tersebut telah diatur mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan